Rabu, 8 September 2010
Oleh: Febi
(Berita Daerah - Nasional) - Tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan yang terjadi pada masa Lebaran akan menyebabkan kerugian besar bagi negara akibat hilangnya kesempatan untuk berproduksi atau `productivity loss`.
"Tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan terutama yang terjadi pada masa Lebaran menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi negara jika ditinjau dari nilai ekonomis dan sosial, terutama akibat hilangnya kesempatan untuk berproduksi atau `productivity loss`," kata peneliti dari pusat studi transportasi dan logistik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Lilik Wachid Budi Susilo di Yogyakarta, Selasa.
Menurut Lilik, dari komponen biaya pembentuk kerugian ekonomi atau `economic loss`, kerugian akibat kehilangan kesempatan untuk berproduksi atau `productivity loss` merupakan komponen yang nilainya paling besar.
"Angka `productivity loss` nasional pada periode Lebaran mengalami peningkatan dibandingkan `productivity loss` pada hari-hari biasa, hal tersebut sebagai dampak dari jumlah dan fatalitas korban kecelakaan selama masa Lebaran," katanya.
Ia memberi contoh pada periode Lebaran 2009 angka `productivity loss` diperkirakan mencapai Rp158 milyar per hari. "Upaya penanganan masalah angkutan Lebaran dari tahun ke tahun tampaknya belum cukup efektif untuk menekan angka `productivity loss` nasional," katanya.
Apabila permasalahan tersebut tidak segera dicari solusinya, Lilik mengatakan, pada tahun-tahun mendatang kondisinya akan semakin buruk.
"Di samping itu, konsekuensi sosial ekonomisnya juga akan semakin besar. Oleh karena itu diperlukan kebijakan strategis dan sinergis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang transportasi nasional," katanya.
Ia mengatakan permasalahan utamanya adalah pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan angkutan Lebaran baik dari sisi kapasitas maupun kualitas layanan.
"Kegiatan mudik untuk merayakan Idul Fitri membutuhkan kapasitas fasilitas transportasi yang jauh lebih besar daripada kebutuhan pada hari-hari biasa, kurang lebih ada 24 juta orang yang bergerak dalam rentang waktu 16 hari," katanya. source: http://lepmida.com/news_irfan.php?id=27804&sub=news&page=1
Senin, 05 September 2011
BEM Tolak Penutupan Akses ke UGM
BERITA - jawa.infogue.com - Laporan wartawan Irene Sarwindaningrum
YOGYAKARTA, - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau UGM menyatakan tidak setuju atas penutupan akses masyarakat ke kampus berjuluk kampus kerakyatan itu. Kebijakan ini dinilai melunturkan citra UGM sebagai kampus kerakyatan.
Mereka juga akan menolak tegas rencana penerapan tarif parkir di kawasan kampus yang menurut rencana akan diberlakukan pada pertengahan Bulan September.
Menteri Koordinator Kebijakan Eksternal Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Gajah Mada (UGM) Lakso Anindito mengatakan, terbukanya akses kampus selama ini merupakan wujud kedekatan kampus dengan masyarakat Yogyakarta. "Kalau akses itu dibatasi atau bahkan ditutup, maka hilang juga kedekatan UGM dengan masyarakat," ujarnya di Yogyakarta, Kamis (20/8).
Menurut Lakso, pembatasan akses dengan alasan menjaga keaman an kampus dinilai terlalu berlebihan. Untuk itu, BEM KM UGM akan segera menjadwalkan pertemuan dengan pihak rektorat untuk mempertanyakan dan mendesak agar kebijakan dikaji ulang.
Dalam pertemuan itu, BEM KM UGM juga akan menyampaikan penolakan tegas terhadap rencana pemberlakuan parkir berbayar di kawasan kampus. Kebijakan tersebut dinilai akan semakin memberatkan mahasiswa UGM yang selama beberapa tahun terakhir ini sudah dikenai biaya kuliah yang sangat tinggi.
"Berapapun tarif yang diterapkan, kami akan menolak kebijakan parkir berbayar di dalam kampus karena pada prinsipnya fasilitas kampus memang diperuntukkan bagi civitas akademikanya, bukan malah menambah beban," ujarnya.
Sementara itu, memasuki hari ketiga sosialisasi penutupan akses kampus Timur UGM, sejumlah pengendara terpaksa berbalik atau memutar arah karena menemui jalan di seputaran kampus timur sudah ditutup.
Kepala Hubungan Masyarakat dan Protokol UGM Suryo Baskoro mengatakan, penutupan jalur masuk kampus Timur UGM rencananya akan diberlakukan secara penuh pada 18 September mendatang. Enam jalur yang ditutup di nya Jalan Tevesia, Jalan Pancasila, dan simpang empat Pusat Kebudayaan ke arah timur .
Terkait hal itu, Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM Lilik Wachid Budi Susilo mengatakan, penutupan akses ke kawasan Timur UGM berpotensi meningkatkan arus lalu lintas di sekitarnya sekitar 5-10 persen. Hal ini karena jalur-jalur di dalam kampus yang ditutup masih banyak digunakan masyarakat Yog yakarta sebagai jalur alternatif.
Luapan lalu lintas terutama diperkirakan akan menambah kepadatan jalan dari perempatan Bundaran UGM hingga perempatan Mirota Kampus . Menurut data Pustral UGM, pada tahun 2006 saja, sekitar 30.107 kendaraan melintasi jalur sibuk itu setiap harinya .
source: http://jawa.infogue.com/bem_tolak_penutupan_akses_ke_ugm
YOGYAKARTA, - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau UGM menyatakan tidak setuju atas penutupan akses masyarakat ke kampus berjuluk kampus kerakyatan itu. Kebijakan ini dinilai melunturkan citra UGM sebagai kampus kerakyatan.
Mereka juga akan menolak tegas rencana penerapan tarif parkir di kawasan kampus yang menurut rencana akan diberlakukan pada pertengahan Bulan September.
Menteri Koordinator Kebijakan Eksternal Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Gajah Mada (UGM) Lakso Anindito mengatakan, terbukanya akses kampus selama ini merupakan wujud kedekatan kampus dengan masyarakat Yogyakarta. "Kalau akses itu dibatasi atau bahkan ditutup, maka hilang juga kedekatan UGM dengan masyarakat," ujarnya di Yogyakarta, Kamis (20/8).
Menurut Lakso, pembatasan akses dengan alasan menjaga keaman an kampus dinilai terlalu berlebihan. Untuk itu, BEM KM UGM akan segera menjadwalkan pertemuan dengan pihak rektorat untuk mempertanyakan dan mendesak agar kebijakan dikaji ulang.
Dalam pertemuan itu, BEM KM UGM juga akan menyampaikan penolakan tegas terhadap rencana pemberlakuan parkir berbayar di kawasan kampus. Kebijakan tersebut dinilai akan semakin memberatkan mahasiswa UGM yang selama beberapa tahun terakhir ini sudah dikenai biaya kuliah yang sangat tinggi.
"Berapapun tarif yang diterapkan, kami akan menolak kebijakan parkir berbayar di dalam kampus karena pada prinsipnya fasilitas kampus memang diperuntukkan bagi civitas akademikanya, bukan malah menambah beban," ujarnya.
Sementara itu, memasuki hari ketiga sosialisasi penutupan akses kampus Timur UGM, sejumlah pengendara terpaksa berbalik atau memutar arah karena menemui jalan di seputaran kampus timur sudah ditutup.
Kepala Hubungan Masyarakat dan Protokol UGM Suryo Baskoro mengatakan, penutupan jalur masuk kampus Timur UGM rencananya akan diberlakukan secara penuh pada 18 September mendatang. Enam jalur yang ditutup di nya Jalan Tevesia, Jalan Pancasila, dan simpang empat Pusat Kebudayaan ke arah timur .
Terkait hal itu, Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM Lilik Wachid Budi Susilo mengatakan, penutupan akses ke kawasan Timur UGM berpotensi meningkatkan arus lalu lintas di sekitarnya sekitar 5-10 persen. Hal ini karena jalur-jalur di dalam kampus yang ditutup masih banyak digunakan masyarakat Yog yakarta sebagai jalur alternatif.
Luapan lalu lintas terutama diperkirakan akan menambah kepadatan jalan dari perempatan Bundaran UGM hingga perempatan Mirota Kampus . Menurut data Pustral UGM, pada tahun 2006 saja, sekitar 30.107 kendaraan melintasi jalur sibuk itu setiap harinya .
source: http://jawa.infogue.com/bem_tolak_penutupan_akses_ke_ugm
THE ARRANGEMENT OF SHUTTLE TRAIN TRANSPORTATION MODEL AS AN INTEGRATED TRANSFER SERVICE MODA OF ADISUTJIPTO AIRPORT, YOGYAKARTA AND ADISUMARMO AIRPORT, SURAKARTA, CENTRAL JAVA
Lilik Wachid Budi Susilo1*, Alvin Nur Muhammad2.
ABSTRACT:
Aviation deregulation policy encourages air transport rapid growth in the last decade and also encourages local areas to compete having their own airport. However, this infrastructure provision often pays less attention to the principles of efficiencies (cost and other resources). This condition also occurs to the implementation of Adisutjipto Airport, Yogyakarta and Adisumarmo Airport Surakarta. Although only 60 km apart, both airports are operated independently (under one management of PT. Angkasa Pura I). With its current facilities and activities, Adisutjipto Airport can only serve up to 6 million passengers / year (2025). The development is aimed at optimizing the runway. While for flights using larger aircrafts, the flights are directed toAdisumarmo Airport because it has a long runway that capable to serve wide-body aircrafts.
Theoretically, to maximize the two potentials can be reached by combining the two services in both airports so they can operate as an airport. This research will attempt to make a connecting model of the two airport services, with the focus on the use of shuttle train) as a means to connect the two airports. The justifying of the use of shuttle trains provide an opportunity for the business sectors, especially railway operators and industry as well as the airport management to directly involve in this service. For this purpose, the researchers cooperate with PT. Railink (airport train operator) as a form of involvement of the industrial sector. The results of this study are expected to become inputs for PT. Railink (especially) and operators, the railway industry and the airport management (generally) to be followed up as the initial indication of profitable business opportunities.
Keywords: Shuttle Train Model, Intermodality, Airport Service .
1 Senior Researcher of Center of Transportation and Logistic Studies, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
2 Researcher of Center of Transportation and Logistic Studies, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
Center for transportation and logistics studies Gadjah Mada university
office: +62274 556928 Fax: +62274552229. E-mail: alvin_nm@mail.ugm.ac.id / pustral-ugm@indo.net.id
http://www.uniten.edu.my/newhome/uploaded/coe_civil/mutrfc2010/038%20THE%20ARRANGEMENT%20OF%20SHUTTLE%20TRAIN%20TRANSPORTATION%20MODEL%20AS%20AN%20INTEGRATED%20TRANSFER%20SERVICE%20MODA%20OF%20ADISUTJIPTO%20AIRPORT,%20YOGYAKARTA%20AND%20ADISUMARMO%20AIRPORT,%20SURAKARTA,%20CENTRAL%20JAVA.pdf
ABSTRACT:
Aviation deregulation policy encourages air transport rapid growth in the last decade and also encourages local areas to compete having their own airport. However, this infrastructure provision often pays less attention to the principles of efficiencies (cost and other resources). This condition also occurs to the implementation of Adisutjipto Airport, Yogyakarta and Adisumarmo Airport Surakarta. Although only 60 km apart, both airports are operated independently (under one management of PT. Angkasa Pura I). With its current facilities and activities, Adisutjipto Airport can only serve up to 6 million passengers / year (2025). The development is aimed at optimizing the runway. While for flights using larger aircrafts, the flights are directed toAdisumarmo Airport because it has a long runway that capable to serve wide-body aircrafts.
Theoretically, to maximize the two potentials can be reached by combining the two services in both airports so they can operate as an airport. This research will attempt to make a connecting model of the two airport services, with the focus on the use of shuttle train) as a means to connect the two airports. The justifying of the use of shuttle trains provide an opportunity for the business sectors, especially railway operators and industry as well as the airport management to directly involve in this service. For this purpose, the researchers cooperate with PT. Railink (airport train operator) as a form of involvement of the industrial sector. The results of this study are expected to become inputs for PT. Railink (especially) and operators, the railway industry and the airport management (generally) to be followed up as the initial indication of profitable business opportunities.
Keywords: Shuttle Train Model, Intermodality, Airport Service .
1 Senior Researcher of Center of Transportation and Logistic Studies, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
2 Researcher of Center of Transportation and Logistic Studies, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
Center for transportation and logistics studies Gadjah Mada university
office: +62274 556928 Fax: +62274552229. E-mail: alvin_nm@mail.ugm.ac.id / pustral-ugm@indo.net.id
http://www.uniten.edu.my/newhome/uploaded/coe_civil/mutrfc2010/038%20THE%20ARRANGEMENT%20OF%20SHUTTLE%20TRAIN%20TRANSPORTATION%20MODEL%20AS%20AN%20INTEGRATED%20TRANSFER%20SERVICE%20MODA%20OF%20ADISUTJIPTO%20AIRPORT,%20YOGYAKARTA%20AND%20ADISUMARMO%20AIRPORT,%20SURAKARTA,%20CENTRAL%20JAVA.pdf
Arus Balik Lebih Rawan Kecelakaan
Rabu, 08 September 2010 08:18 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Peneliti dari pusat studi transportasi dan logistik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Lilik Wachid Budi Susilo mengatakan kecelakaan lebih rawan terjadi saat arus balik dibandingkan saat arus mudik Lebaran.
"Tingginya angka kecelakaan pada masa arus balik Lebaran karena menurunnya intensitas dan penanganan angkutan Lebaran lebih fokus dibandingkan pada masa mudik, dan faktor kelelahan pengemudi juga menjadi penyebab tingginya angka kecelakaan selama masa arus balik Lebaran," katanya, di Yogyakarta, Selasa.
Lilik mengatakan data pada Lebaran 2009 menunjukkan korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia sejak H+1 hingga H+7 jauh lebih besar dibandingkan selama H-7 hingga H-1.
"Saya memperkirakan, angka kecelakaan pada Lebaran 2010 tidak akan jauh berbeda dengan 2009. Hal ini karena pola mudik dan balik masyarakat kita relatif sama dari tahun ke tahun," katanya.
Menurut dia, jika dikaji lebih dalam, periode yang paling rawan terjadi kecelakaan adalah pada H+3 dan H+4. "Sepeda motor merupakan moda transportasi yang paling rawan terlibat dalam kecelakaan dibandingkan dengan moda transportasi lain," katanya.
Ia mengatakan dalam dua tahun terakhir jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor meningkat dari tahun ke tahun. "Pada 2009 jumlah pengguna sepeda motor untuk keperluan Lebaran meningkat 37 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kementerian Perhubungan memperkirakan pada Lebaran 2010 jumlah pengguna sepeda motor akan meningkat 15 persen dibandingkan dengan Lebaran 2009.
Hal tersebut, menurut dia mengindikasikan ada faktor-faktor yang menyebabkan pemudik enggan menggunakan angkutan umum sebagai moda utama angkutan Lebaran. "Faktor kualitas layanan, tarif, aksesibilitas, fleksibilitas, dan keamanan, menjadi alasan pemudik untuk memilih menggunakan sepeda motor sebagai moda transportasi utama," katanya.
Fakta tersebut menurut Lilik juga menunjukkan kebijakan penambahan kapasitas angkutan umum untuk perjalanan penumpang selama masa Lebaran belum efektif.
"Tingginya angka kecelakaan pada masa arus balik Lebaran karena menurunnya intensitas dan penanganan angkutan Lebaran lebih fokus dibandingkan pada masa mudik, dan faktor kelelahan pengemudi juga menjadi penyebab tingginya angka kecelakaan selama masa arus balik Lebaran," katanya, di Yogyakarta, Selasa.
Lilik mengatakan data pada Lebaran 2009 menunjukkan korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia sejak H+1 hingga H+7 jauh lebih besar dibandingkan selama H-7 hingga H-1.
"Saya memperkirakan, angka kecelakaan pada Lebaran 2010 tidak akan jauh berbeda dengan 2009. Hal ini karena pola mudik dan balik masyarakat kita relatif sama dari tahun ke tahun," katanya.
Menurut dia, jika dikaji lebih dalam, periode yang paling rawan terjadi kecelakaan adalah pada H+3 dan H+4. "Sepeda motor merupakan moda transportasi yang paling rawan terlibat dalam kecelakaan dibandingkan dengan moda transportasi lain," katanya.
Ia mengatakan dalam dua tahun terakhir jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor meningkat dari tahun ke tahun. "Pada 2009 jumlah pengguna sepeda motor untuk keperluan Lebaran meningkat 37 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kementerian Perhubungan memperkirakan pada Lebaran 2010 jumlah pengguna sepeda motor akan meningkat 15 persen dibandingkan dengan Lebaran 2009.
Hal tersebut, menurut dia mengindikasikan ada faktor-faktor yang menyebabkan pemudik enggan menggunakan angkutan umum sebagai moda utama angkutan Lebaran. "Faktor kualitas layanan, tarif, aksesibilitas, fleksibilitas, dan keamanan, menjadi alasan pemudik untuk memilih menggunakan sepeda motor sebagai moda transportasi utama," katanya.
Fakta tersebut menurut Lilik juga menunjukkan kebijakan penambahan kapasitas angkutan umum untuk perjalanan penumpang selama masa Lebaran belum efektif.
Redaktur: taufik rachman
Sumber: antara
http://www.republika.co.id/berita/ramadhan/info-mudik/10/09/08/134066-arus-balik-lebih-rawan-kecelakaan
Warga Kaya Diharapkan Ikut Survei Komuter
Masyarakat kelas menengah atas di kawasan Jabotabek diharapkan berpartisipasi dalam Survei Komuter Jabotabek yang diselenggarakan Kantor Menteri Koordinator Perekonomian. Survei ini dilaksanakan oleh Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada dari Maret sampai Mei 2010. Menurut Wakil Ketua Tim Survei Lilik Wachid Budi Susilo, Minggu (28/3) di Jakarta Pusat, semua surveyor dilengkapi dengan surat tugas dari Kantor Menko Perekonomian serta Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, rompi, tas, topi, dan tanda pengenal. Survei ini bertujuan mencari pola pergerakan transportasi warga guna menyusun rencana transportasi yang terintegrasi di Jabotabek. ”Selama ini warga menengah dan kaya tidak terbuka terhadap surveyor karena menanyakan tentang moda kendaraan dan tujuan perjalanan harian mereka. Padahal, tanpa keikutsertaan warga kaya yang menggunakan kendaraan pribadi, pola transportasi yang akan disusun justru tidak akurat,” kata Lilik. (ECA).
Press Release from Japanese Technical Cooperation for Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration (JUTPI)
DKI Jakarta sebagai kota metropolitan yang merupakan Ibu Kota Negara telah berkembang sangat pesat sehingga Jakarta tidak dapat lagi dikembangkan tanpa melihat daerah sekitarnya yang sudah menjadi bagian dari Jakarta itu sendiri, walaupun secara adminstratif terpisah. Transportasi merupakan salah satu masalah yang harus diselesaikan secara kesatuan antara Jakarta dan daerah sekitarnya (Jabodetabek).
Pada tahun 2000 s/d 2004 BAPPENAS bekerjasama dengan JICA telah melaksanakan kajian mengenai Rencana Induk Transportasi Terpadu untuk Jabodetabek. Dalam kajian itu telah dirumuskan berbagai rencana program untuk mengatasi masalah-masalah transportasi di wilayah Jabodetabek. Beberapa program yang diusulkan dalam kajian SITRAMP telah dilaksanakan oleh beberapa daerah di Jabodetabek, tetapi masih terdapat beberapa program yang belum terlaksana karena terkendalateknis dan biaya.
Lonjakan kepemilikan kendaraan bermotor terutama sepeda motor hingga mencapai jumlah tiga kali lipat selama 10 tahun terakhir berdampak sangat besar terhadap pola transportasi masyarakat Jabodetabek. Di wilayah Jabodetabek, baik di pusat kota maupun di pinggiran kota telah terjadi pembangunan pusat-pusat baru berupa pusat bisnis dan perumahan. Pertambahan jumlah kendaraan bermotor dan perkembangan wilayah tersebut telah menyebabkan beberapa masalah transportasi dimana tingkat kemacetan semakin parah dan titik-titik kemacetan pada beberapa koridor bertambah. Tersendatnya pergerakan transportasi telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian Jabodetabek dan nasional.
Permasalahan transportasi yang dihadapi oleh Jabodetabek perlu untuk diselesaikan dan dicari solusinya segera. Dibutuhkan sebuah pendekatan secara terpadu untuk menyelesaikan masalah transportasi perkotaan dan harus diupayakan juga bagaimana hal itu dapat dilaksanakan. Untuk merumuskan penyelesaian masalah transportasi Jabodetabek dan juga sebagai kelanjutan dari SITRAMP, Pemerintah Indonesia, diwakili oleh Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, bersama dengan JICA melakukan Technical Cooperation Project yang bernama Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration. Dua hal yang menjadi tujuan utama dari pelaksanaan Kerjasama Teknis JUTPI yaitu pertama merevisi dan memperbaharui data SITRAMP dan kedua pembentukan Badan Otoritas untuk Transportasi di wilayah Jabodetabek.
Pihak Indonesia yang termasuk dalam JUTPI yaitu Asisten Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Kepala Satuan Kerja, Direktur Transportasi BAPPENAS sebagai Wakil Kepala Satuan Kerja, Kepala Divisi Infrastruktur Transportasi Jalan dan Kereta Api Kemenko Bidang Perekonomian sebagai manajer proyek dan staf pendukung dari Kemenko Bidang Perekonomian, Bappenas, Kementrian Perhubungan, Kementrian Pekerjaan Umum, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, BPPT, dan pemerintah Kabupaten/Kota di Jabodetabek. Pihak Jepang menugaskan dua ahli yang ditugaskan secara jangka panjang diketuai oleh Mr. Keigo Hamada dan dua belas ahli yang ditugaskan secara jangka pendek dari Oriental Consultant Company Limited dan Almec Corporation.
Dalam program kerjasama teknis JUTPI dilakukan kegiatan yaitu antara lain peningkatan kemampuan teknis terkait dengan perencanaan transportasi melalui alih pengetahuan dan teknologi kepada pihak pemerintah pusat dan daerah termasuk konsultan lokal, pengumpulan data transportasi dan kelembagaan pemerintah pusat dan daerah, pembaharuan data SITRAMP termasuk pelaksanaan survey transportasi, penyusunan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, pembentukan Badan Pelaksana Kebijakan Transportasi Perkotaan Terpadu untuk wilayah Jabodetabek, dan pelaksanaan pilot project.
Survey transportasi untuk keperluan pembaharuan data yang akan dilakukan dalam JUTPI terdiri dari empat survey yaitu commuter survey, person tracking survey, vehicle tracking survey dan transportation equity survey. Commuter survey merupakan survey yang utama dengan melibatkan 180.000 rumah tangga dengan asumsi rata-rata terdapat empat anggota keluarga dalam setiap rumah tangga atau 3% dari jumlah penduduk Jabodetabek dan diperkirakan akan melibatkan 1.800 pelaksana survey lapangan. Dalam kegiatan survey ini diharapkan adanya kerjasama dari seluruh pihak terutama pemerintah kota/kabupaten untuk dapat memberikan ijin pelaksanaan survey beserta data-data yang dibutuhkan guna kelancaran survey. Data-data yang dihasilkan dari survey tidak hanya digunakan untuk perencanaan rencana induk transportasi tetapi juga perencanaan-perencanaan lain dalam wilayah Jabodetabek.
1. Facebook : facebookcsjabodetabek@yahoo.co.id
2. Blog : http://commutersurvey.blogspot.com/
THE INDONESIAN FORUM GROUP ON RURAL TRANSPORT & DEVELOPMENT (IFGRTD)
undefined In May 2001 the Gadjah Mada University of Yogyakarta organised a seminar and workshop on the Role of Rural Transportation in Supporting Local Social and Economic Development. This was preceeded by an NGO event on Transportation Systems and Sustainable Rural Development, organized by the NGO Pelangi and supported by IFRTD. This combined event provided a forum for the provision and sharing of knowledge on rural transport infrastructure, service and technology, and in addition provoked discussions about how to encourage greater community participation in transport planning, implementation and evaluation. The culmination of the workshop saw the declaration of the “Jogjakarta Initiative for Rural Transportation”, a set of common principles and understandings upon which rural transport in Indonesia should be based.
The Indonesian Forum Group on Rural Transport & Development (IFGRTD) was established as a means for harnessing the enthusiasm for knowledge generation and sharing which had been generated among rural transport stakeholders at these events, and carrying it forward as a commitment for to future networking activities.
IFGRTD forms the Rural Transport Forum of the Indonesian Transport Society (MTI) and Pustral hosts its Secretariat. Please read on for more information about IFGRTD’s latest activities and publications.
Recent and Ongoing projects of the NFG/Network
Economic Measurement of Rural Transportation Development
Including the:
(i) Development of a methodology to assess the economic benefit of rural transport development.
(ii) Development of a calculation model for road infrastructure budget allocation
Information Technology and Sustainable Rural Transportation
The use of information technology for rural transport development
(i) Remote Sensing and GIS Database for “rapid assessment” rural transport infrastructure reconstruction
(ii) Transport Sector Data Base for Indonesia
Study Rural Water Transport Policies
A Study of Ferry Transport Network Development
A Regional Rural Transport Indicator Database
The IFGRTD Secretariat has developed a database for rural transport development in village, regency, province and national level. These indicators could potentially be developed for evaluating the development performance of rural transport in Indonesia and for comparison between IFRTD member countries.
(i) With respect to poverty evaluation program, IFRGTD Secretariat has contributed data and information regarding rural infrastructure database for Deputy Vice President for Regional Development.
(ii) A seminar about the role of GIS for Poverty Alleviation also has been held in Palembang, South Sumatera Province in 2004 in cooperation with the Poverty Alleviation Committee.
AsNet for Rural Transport Safety
AsNet is the ASEAN Region Traffic Safety Network for E-learning and Networking). Pustral (As IFGRTD Secretariat) has been appointed as the regional focal point of AsNet. Pustral acts as the coordinator of the group to formulate plans and proposals related to transport safety.
It has been propsed to establish an Asnet Inodnesian local server and working group on Rural Transport Safety.
Damage Assessment for Infrastructure Rehabilitation and Reconstruction Works on West Coast Of Aceh
Other Publications
Step 123
In 2004 the Indonesia Transportation Society (MTI) within which IFGRTD is hosted, published transport guidelines with the title Step 123. The purpose of this book is to help the general public to understand the basic principals of transport, the condition of the transport sector in Indonesia and what should be done by the government and the public to improve the transport situation.
To find out more please contact: pustral-ugm@indo.net.id
Contact details
Coordinator: Arif Wismadi
Secretary: Lilik Wachid Budi Susilo
Postal Address:
PUSTRAL UGM
Bulaksumur E-9 Yogyakarta Indonesia 55281
Telephone No : +62-274-556928
Fax No : +62-274-552229
Email : pustral-ugm@indo.net.id or wismadi@telkom.net or ifgrtd@gmail.com
http://www.pustral-ugm.org/ifgrtd/
Langganan:
Postingan (Atom)
...selamat datang...dab....
.....transportasi dll..........